Kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan publik.
Pernyataan ini muncul di tengah perdebatan publik yang cukup luas, di mana sebagian pihak menilai Amsal hanya seorang pekerja kreatif yang terjebak dalam sistem administrasi. Namun pihak kejaksaan menilai bahwa proses hukum tetap berjalan berdasarkan bukti dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Simak selengkapnya hanya di Berita dan Investigasi Kriminal Indonesi.
Klarifikasi Kejagung Terkait Kasus Amsal
Kejaksaan Agung melalui Kapuspenkum Anang Supriatna menegaskan bahwa kasus Amsal Sitepu tidak ada kaitannya dengan kriminalisasi profesi atau kemampuan teknis seseorang. Ia menyebut bahwa perkara ini sepenuhnya berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran proyek.
Menurut Kejagung, Amsal diduga terlibat dalam praktik manipulasi anggaran yang menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp202 juta. Angka tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit dari pihak berwenang yang menangani perkara ini.
Kejaksaan juga menekankan bahwa proses hukum dilakukan berdasarkan temuan di lapangan, termasuk adanya ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam proyek pembuatan video profil desa.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
š„ Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
š² DOWNLOAD SEKARANG
Dugaan Manipulasi Anggaran Dana Desa
Dalam penjelasannya, Kejagung mengungkap bahwa salah satu modus yang ditemukan adalah ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pelaksanaan proyek. Salah satu contoh yang disorot adalah penggunaan jasa sewa drone yang tidak sesuai dengan durasi yang tercantum dalam anggaran.
Selain itu, terdapat dugaan penggelembungan biaya dalam proses produksi video, termasuk biaya editing yang disebut telah dianggarkan lebih dari satu kali atau mengalami dobel pembiayaan. Hal ini menjadi salah satu dasar tuduhan adanya manipulasi dalam pengelolaan anggaran.
Kejaksaan juga menyoroti bahwa dana yang digunakan dalam proyek tersebut berasal dari dana desa, yang seharusnya dikelola dengan transparan. Namun dalam praktiknya, ditemukan indikasi bahwa penyusunan RAB dilakukan oleh pihak rekanan, sementara pelaksanaannya tidak sepenuhnya sesuai dengan perencanaan awal.
Baca Juga:Ā Pria Di Jaksel Curi Motor Teman, Modus Pinjam Saat Lebaran Jadi Perhatian!
Kronologi Perkara Dan Proses Persidangan
Kasus ini bermula dari proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo pada periode anggaran 2020 hingga 2022. Amsal Sitepu yang berperan sebagai Direktur CV Promiseland ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara tersebut.
Dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa Amsal diduga melakukan penggelembungan anggaran yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp202.161.980. Berdasarkan hal tersebut, ia dituntut hukuman penjara selama dua tahun.
Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut denda sebesar Rp50 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. Amsal juga dibebankan kewajiban membayar uang pengganti sebesar nilai kerugian negara, dengan ketentuan subsider satu tahun penjara jika tidak dibayarkan.
Kasus ini semakin menjadi perhatian publik karena Amsal merupakan terdakwa tunggal dalam perkara tersebut, sehingga seluruh tanggung jawab hukum dalam kasus ini hanya berpusat pada dirinya.
Respons Publik Dan Sorotan DPR
Kasus Amsal Sitepu kemudian berkembang menjadi isu nasional setelah mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif. Komisi III DPR bahkan menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas perkara ini secara lebih mendalam.
Sebagian publik mempertanyakan apakah penanganan kasus ini sudah proporsional, mengingat Amsal dikenal sebagai pekerja kreatif yang mengerjakan proyek video dokumentasi desa. Namun pihak kejaksaan tetap menegaskan bahwa aspek hukum tetap harus ditegakkan berdasarkan bukti.
Di sisi lain, perdebatan ini juga membuka diskusi lebih luas mengenai tata kelola dana desa dan keterlibatan pihak ketiga dalam penyusunan serta pelaksanaan proyek pemerintah di tingkat lokal.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dariĀ detik.com
- Gambar Kedua dariĀ detik.com
